Jakarta, MinergyNews– Freeport McMoran meminta kepada pemerintah Indonesia agar mengkaji ulang pengubahan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Sebelumnya, Perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut telah mengirimkan surat ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan terkait perubahan status KK ke IUPK secara sepihak.
Presiden Direktur Freeport McMoran, Richard C Adkerson dalam konferensi persnya kepada wartawan mengungkapkan bahwa, pihaknya memberikan waktu 120 hari untuk berunding dengan pemerintah terkait pengubahan status tersebut.
Richard menegaskan, apabila terjadi ketidaksepakatan, maka Freeport akan mencoba ke jalur arbitrase internasional.
“Posisi kami, kita tidak bisa menerima IUPK dengan harus melepaskan KK. Dan beberapa waktu lalu saya kirimkan surat ke Menteri ESDM yang menunjukkan perbedaan antara KK dan IUPK. Dan disitu ada waktu 120 hari dimana pemerintah dan Freeport bisa menyelesaikan perbedaan itu. Jika tidak dapat menyelesaikan perbedaan itu dengan pemerintah, maka Freeport bisa melaksanakan hak nya untuk menyelesaikan dispute itu. Jadi hari ini Freeport tidak melaporkan arbitrase, tapi kita memulai proses untuk melakukan arbitrase,” tuturnya.
Saat ini, menurut Richard, Freeport tengah menunggu hasil perundingan dengan pemerintah. Namun, dirinya mengatakan, Freeport Indonesia sudah tak bisa melakukan pengolahan dan pemurnian, dikarenakan PT Smelting Gresik telah berhenti beroperasi.
Richard menuturkan, Freeport sudah menutup operasi karena gudang penyimpangan produksi tak bisa lagi menampung. Untuk itu, Freeport meminta pemerintah memberikan jalan keluar berupa izin ekspor konsentrat.
“Tapi jika tidak ada jalan keluar, kita terpaksa mengurangi biaya-biaya kita sehingga sesuai dengan apa yang bisa kita kirim ke Gresik. Dimana Gresik hanya bisa serap 40 persen dari konsentrat kita,” katanya.
Sehingga, lanjut Richard, pihaknya berencana akan mengurangi biaya operasi sebesar US$ 2 miliar. Selain itu, perusahaan tambang ini juga akan mengurangi jumlah karyawan di Papua.
“Itu menjadi keseluruhan rencana finansial perusahaan. Saya benar-benar berharap kita mendapatkan jalan keluar,” tandasnya. (us)
