Jakarta, MinergyNews– Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI) sangat menyesalkan perusahaan besar dan strategis seperti PT Pertamina (Persero) mengalami pencopotan/pergantian 7 kali rezim Direksi hanya dalam kurun waktu 14 tahun.
Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Ketua KSPMI, Faisal Yusra dalam keterangan tertulisnya di Jakarta.
“Situasi dimaksud menunjukkan bahwa pergantian rezim/pencopotan direksi dilakukan dengan gegabah sehingga menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu dan berpotensi menimbulkan dugaan yang beragam,” ujarnya.
Faisal mengatakan, di tengah prestasi Pertamina yang luar biasa di tahun 2016 dengan keuntungan tertinggi sepanjang sejarah perseroan, termasuk lewat inovasi produk baru yang dibutuhkan masyarakat dan mendukung program/kebijakan Pemerintah seperti ide “BBM Satu Harga di Papua”, pencopotan Direksi yang berprestasi sangat disayangkan.
“KSPMI mengkhawatirkan pencopotan, pengisian atau kemungkinan pergantian Direksi berpotensi dijadikan ajang bancaan, konspirasi dan transaksional karena Pertamina dengan program pengembangannya yang progresif memiliki banyak proyek investasi dengan anggaran trilyunan yang tentunya akan menarik bagi banyak pihak,” tuturnya.
Untuk itu, tambahnya, KSPMI meminta kepada Menteri BUMN untuk lebih hati-hati bila melakukan perombakan rezim direksi Pertamina termasuk mengabaikan aspirasi pihak manapun yang tak relevan sesuai UU BUMN Pasal 9.
“Sehingga Pertamina bebas dari intrik politik, pemburu rente, calo jabatan dan pihak-pihak yang mengusung pemikiran unprofessional conduct lainnya,” katanya.
Selain itu, lanjutnya, KSPMI meminta Menteri BUMN Rini Soemarno untuk dapat mendengarkan aspirasi Pekerja melalui organisasi Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), yang merupakan anggota KSPMI.
“Itu sebagai other opinion terkait dengan hal-hal yang berkembang di PERTAMINA termasuk informasi tentang kepemimpinan,” pungkasnya. (us)
