Bahlil mengatakan, saat ini lifting migas terus mengalami penurunan. Tiga puluh tahun lalu, lifting migas dapat mencapai 1,6 juta barel perhari dengan konsumsi tidak lebih dari 600-700 ribu barel perhari. Namun saat ini, imbuhnya, lifting menurun, sampai tinggal 600 ribu barel perhari, dengan konsumsi 1 juta barel perhari. Kondisi ini, ujar Bahlil, membuat Pemerintah dan para pemangku kepentingan harus mengambil tanggung jawab.
“Ada beberapa hal penting yang menjadi fokus kita, lifting yang ada harus kita naikkan. Bagaimana sumur-sumur bisa kita optimalkan dengan intervensi teknologi dan proses, untuk meningkatkan eksplorasi,” ujar Bahlil pada sambutannya di Jakarta, Senin (7/10).
Selaras dengan upaya peningkatan lifting, Pemerintah mengambil jalan untuk menyederhanakan perizinan. Salah satunya adalah fleksibilitas dan penyederhaan kontrak hulu migas. Perubahan dari gross split menjadi cost recovery dan penyesuaian komponen tambahan bagi hasil gross split menjadi hanya 5 komponen.
“Maka kemudian kita ramping menjadi 5 item, untuk diberikan keleluasaan bagi kontraktor untuk memilih jalur mana, agar kemudian bisa kita mengoptimalkan dan percepatan terhadap proses lifting kita. Itu dari sisi lifting,” jelas Bahlil.
Terkait dengan pengurangan impor Bahan Bakar Minyak (BBM), tambahnya, saat ini mandatori biodiesel B35 dan kajian B40 sudah hampir selesai, dan menurut kajian yang tengah dilakukan, dapat dilanjutkan untuk menjadi B50. Hal ini, imbuh Bahlil untuk mengurangi impor dan mendorong penggunaan energi hijau. Ini juga menjadi tantangan tersediri, kata Bahlil.
“Terjadi peralihan dari fosil, batu bara kepada energi baru terbarukan. Ini tantangan baru bagi kita. Di saat bersamaan dibutuhkan cost investasi kapital yang tidak sedikit. Nah, inilah sebuah tantangan untuk kita. Nah, tapi bagi kita sekarang adalah, kalau kita berbicara tentang Net Zero Emission pada tahun 2060, saya pikir kita masih mempunyai cukup waktu untuk melakukan langkah-langkah yang terukur,” tandasnya.
Bahlil juga menyoroti masalah impor Liquefied Petroleum Gas (LPG), di mana konsumsi dalam negeri mencapai 8 juta ton pertahun, sementara produksi hanya 1,7 juta ton pertahun. Ini membuat Indonesia harus mengimpor 6-7 juta ton LPG pertahun. Bahlil mendorong untuk produksi LPG dalam negeri.
“Saya mendengar informasi laporan, harganya tidak kompetitif. Karena harga yang diambil dalam negeri berbeda dengan harga Aramco yang jauh lebih maha ketimbang harga dalam negeri. Itu yang kemudian industri kita tidak bisa kita lakukan. Insya Allah ke depan, kami akan menyarankan agar segera membangun industri energi dalam negeri memanfaatkan bahan-bahan baku yang ada dalam negara kita,” ujar Bahlil.
Untuk mewujudkannya, Bahlil mengatakan, regulasi yang diatur Pemerintah harus adaptif dengan keinginan industri. Ke depan, Bahlil menginginkan kolaborasi yang produktif dan menguntungkan antara Pemerintah dan pelaku usaha.
“Kita jamin keberlangsungan usaha dengan profit yang baik, tapi negara juga harus mendapat bagian untuk mewujudkan daripada cita-cita negara. Hanya dua cara itu yang bisa kita lakukan Bapak-Ibu semua,” tuturnya.
Bahlil juga mengatakan perlunya penegakan aturan di sektor hilir migas, terkait dengan pendistribusian BBM. Perlu penyelarasan dan pengawasan di lapangan, sehingga apa yang berjalan di lapangan, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
Semua upaya dan kolaborasi Pemerintah dengan pelaku usaha ini dapat berjalan baik apabila keselamatan kerja terjamin, baik di hulu maupun hilir. Energi dan lingkungan menurutnya adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan, dan Bahlil mengajak para stakeholder untuk berkolaborasi saling mengingatkan.
Terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Bahlil menilai kenaikan lifting dapat mengatrol pendapatan negara, di samping menciptakan lapangan pekerjaan, dan ujungnya adalah kedaulatan energi.
“Dan ini ke depan, semakin lifting kita semakin naik, maka itu akan berkontribusi kepada pendapatan negara. Jadi Bapak-Ibu semua, adalah pahlawan yang menciptakan lapangan pekerjaan, kedaulatan energi, dan sekaligus pahlawan untuk meningkatkan pendapatan negara,” pungkasnya.
