Jakarta, MinergyNews– Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan bahwa pada tahun 2023, infrastruktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) yang memiliki dampak langsung kepada masyarakat terus didorong pembangunannya, antara lain pembangunan Penerangan Jalan Umum – Tenaga Surya (PJU-TS) sebanyak 31.075 unit, Pembangunan 3 unit Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), juga Alat Penyalur Daya Listrik (APDAL) sebesar 7.500 unit.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengungkapkan bahwa pembangunan infrastuktur tersebut diperuntukkan kepada masyarakat yang sulit terjangkau jaringan listrik. “Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpadu 12 unit, jadi ini PLTS terpusat yang off grid, jadi ada PLTS, ada jaringan ke masyarakat langsung,” ungkap Dadan di Jakarta.
Lebih lanjut, Dadan menjelaskan target lainnya pada tahun ini adalah peningkatan kapasitas pembangkit listrik yang bersumber dari Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 368,5 MW, sehingga akan memakan investasi yang cukup besar.
“Jadi basisnya kita sudah tahu projeknya ada dimana dan kapan selesainya, dan itu menelan investasi sebanyak USD 1,799 miliar,” imbuhnya.
Untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sub sektor EBTKE di tahun ini, target yang dipatok senilai Rp1,811 triliun, dimana pada tahun 2022 lalu capaian dari PNBP EBTKE melesat hingga mencapai Rp2,326 triliun.
Sementara itu, implementasi dari program campuran bahan bakar biodiesel dari 30% menjadi 35% atau B35 ditargetkan sebanyak 12,99 juta kiloliter (KL), Penerapan B35 sendiri ke dalam bahan bakar minyak (BBM) solar dimulai pada bulan Februari ini.
Terkait penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), Dadan mengatakan bahwa rencana penurunan pada tahun ini sebesar 116 juta ton CO2. Sedangkan penurunan intensitas energi final sebanyak 0,8 SBM per miliar rupiah.
Pada bauran Energi Baru Terbarukan (EBT), Dadan menyebut bahwa target pada tahun 2023 sebanyak 17,9%. Hal tersebut didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dari Bappenas RI. “Untuk tahun 2023 targetnya 17,9%, jadi ya harus seperti itu,” pungkasnya.
