Jakarta, MinergyNews– Saat ini semua negara Anggota G20 telah menetapkan target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2050-2070 tergantung pada kondisi ekonomi, sosial, energi, dan kemampuan teknologi yang dimiliki oleh masing-masing negara. Indonesia sendiri menetapkan NZE pada tahun 2060 atau lebih cepat apabila ada dukungan internasional. Terkait dengan hal tersebut, pada hari ini Kamis (24/3) ditandatangani empat kerjasama strategis menuju karbon netral 2060 antara PLN dengan pemangku kepentingan terkait.
“Saya mengapresiasi adanya penandatanganan kerjasama strategis menuju karbon netral 2060 antara PLN dengan pemangku kepentingan terkait yang telah dilaksanakan hari ini. Hal ini menjadi salah satu aksi nyata untuk mempercepat pencapaian target 23% EBT di 2025, target NDC pada 2030, dan menuju target NZE di 2060 atau lebih cepat,” ujar Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif usai menyaksikan penandatangan.
Penandatangan ini dikatakan Menteri ESDM merupakan suatu milestone suatu proses suatu terobosan yang dilakukan mengingat penyiapan proyek-proyek ini sudah begitu lama dan bisa mulai dilakukan program-program debottlenecking untuk bisa mengakselerasi.
Arifin juga mengatakan, Indonesia sudah menyusun road map menuju NZE di tahun 2060, untuk itu semua upaya harus dioptimalkan agar sumber daya kita tidak hanya sebagai bahan baku. Dukungan teknologi, pendanaan dan sebagainya juga perlu dioptimalkan.
“Dua yang menjadi tantangan, pertama adalah teknologi dan kedua pendanaan, dan untuk itu apa yang bisa kita lakukan untuk bisa bersinergi secara nasional, dan bagaimana upaya kita bekerjasama dengan dunia internasional juga bisa kita perluas sehingga kita bisa menjadi leader di dalam proses ini.”jelas Arifin.
Menguatkan apa yang disampaikan Menteri ESDM, Wakil Menteri I BUMN Pahala Masury menegaskan bahwa langkah kerja sama strategis ini sangat penting karenanya Kementerian BUMN sangat mendukung PLN untuk bisa membangun langkah pengurangan emisi global.
“Ini diharapkan dengan berbagai perbaikan bisnis model dan pengembangan implementasi EBT dan pengurangan emisi karbon bisa menjadi daya tarik semua pihak untuk bisa bekerja sama dengan PLN,” ujar Pahala.
Dalam kesempatan yang sama Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, melalui kesepakatan kerja sama strategis untuk mengurangi emisi global sebagai simbol bahwa pengembangan EBT saat ini menjadi fokus utama PLN. Dalam mengembangkan EBT dan menjalankan agenda transisi energi PLN membuka peluang kerja sama dengan semua pihak.
“Ke depan pengembangan EBT dan upaya pengurangan emisi menjadi fokus semua pihak dalam mengurangi emisi global. Kerja sama ini sebagai komitmen nyata dari hasil pertemuan ETWG pertama ini,” ujar Darmawan.
Selanjutnya Darmawan juga merinci empat kesepakatan kerjasama strategis yang ditanda tangani hari yakni, MoU Pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dengan Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara, yang terdiri atas Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN.
Kedua, PLN juga melakukan Power Purchase Agreement (PPA) dua proyek yaitu pengembangan PLTS di Bali bersama Medco Power dan juga pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro (PLTM) Kukusan-2 5,4 MW di Lampung dengan Arkora Energi Baru. PLN juga melakukan Financial Close PLTM Sukarame dengan kapasitas 7 MW di Lampung oleh Lampung Hydroenergy.
Kerja sama strategis ketiga yaitu Renewable Energy Certificate dari PLN ke 6 perusahaan sebesar lebih dari 500 MWh pertahun dari pembangkit EBT milik PLN.
Terakhir, PLN juga melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Yayasan World Wide Fund (WWF) tentang asistensi teknis dalam meningkatkan kualitas standar lingkungan sosial dan proyek infrastruktur Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia.
