Jakarta, MinergyNews– Pemerintah secara resmi menugaskan PT Pertamina (Persero) dan subholding PT Pertamina Patra Niaga dalam penyediaan dan pendistribusian isi ulang liquefied petroleum gas (LPG) tabung 3 kg tahun 2021. Ini merupakan bagian dari restrukturisasi PT Pertamina yang menjadi holding migas.
Penyerahan Keputusan Menteri ESDM Nomor 150.K/MG.01/DJM/2021 tentang Perubahan Atas Kepmen ESDM Nomor 9.K/MG.01/DJM/2021 tentang Penugasan PT Pertamina Dalam Penyediaan dan Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg Tahun 2021, dilakukan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji kepada Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati di Gedung Ibnu Sutowo, Kuningan, Jakarta, Selasa (31/8) petang. Aturan ini berlaku mulai 1 September 2021.
Kepmen tersebut merupakan tindak lanjut terbitnya Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji dalam kesempatan tersebut mengharapkan agar PT Pertamina dan PT Pertamina Patra Niaga dapat menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga kebutuhan LPG untuk masyarakat dapat terpenuhi. “Kami harapkan Pertamina berkomitmen menjalankan tugas ini sebaik-baiknya,” ujar Tutuka.
Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menyampaikan terima kasih atas upaya cepat yang dilakukan Kementerian ESDM khususnya Ditjen Migas dalam menindaklanjuti Perpres Nomor 70 dan 71 tahun 2021, sehingga setelah adanya restrukturisasi PT Pertamina, maka penyediaan dan pendistribusian LPG 3 kg dilakukan oleh subholding Pertamina yaitu PT Pertamina Patra Niaga, bukan lagi oleh PT Pertamina (Persero).
“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Pemerintah dan menegaskan komitmen Pertamina untuk tetap menjalankan dan mendukung program-program, khususnya dalam penyediaan dan distribusi energi untuk hajat hidup orang banyak,” ujar Nicke.
Nicke juga menegaskan, restrukturisasi di tubuh Pertamina tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas dari Pemerintah. Bahkan sebaliknya, restrukturisasi yang dilakukan dari hulu ke hilir ini menjadikan pelaksanaannya lebih efektif dan efisien. “Tidak perlu ada kekhawatiran. Malahan kami jamin ketersediaan, affordability (keterjangkauan) dan acceptability (penerimaan) menjadi KPI (Key Performance Indicators) kami,” katanya.
Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Soerjaningsih menambahkan, percepatan penyelesaian regulasi sebagai bagian dari restrukturisasi Pertamina merupakan hasil kerja sama dengan seluruh pihak-pihak terkait. Dia mengharapkan agar dokumen-dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan terkait pelaksanaan tugas oleh Pertamina Patra Niaga dapat segera disampaikan ke Ditjen Migas.
Sebagai informasi, sesuai Kepmen ESDM Nomor 150.K/MG.01/DJM/2021 tersebut, volume penyediaan dan pendistribusian isi ulang LPG 3 kg untuk rumah tangga, usaha mikro dan kapal perikanan bagi nelayan kecil tahun 2021 sebesar 7,5 juta metrik ton, sesuai alokasi kuota per kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Dirjen Migas.
PT Pertamina (Persero) bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian LPG 3 kg yang dilaksanakan oleh PT Pertamina Patra Niaga.
