Jakarta, MinergyNews– Pemerataan akses listrik menjadi salah satu tugas Pemerintah dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan berbagai programnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) secara bertahap meningkatkan keandalan sistem ketenagalistrikan, juga sekaligus menjangkau wilayah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal) dengan memanfaatkan potensi energi setempat.
Kementerian ESDM mencatat, rasio elektrifikasi nasional hingga bulan September 2019 telah mencapai 98,86%, naik sekitar 0,56% dari bulan Desember tahun 2018 yang lalu 98,3%. “Hingga September 2019, rasio elektrifikasi nasional mencapai angka 98,86%. Keadilan atau pemerataan diwujudnyatakan dalam rasio elektrifikasi ini,” ungkap Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana saat menyampaikan arahan sekaligus membuka Musyawarah Nasional (Munas) ke-8 Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (30/10).
“Selama empat tahun terakhir ini capaian rasio elektrifikasi nasional rata-rata 3% per tahun dari rata-rata sebelumnya hanya mencapai 1% saja,” tambah Direktur Program dan Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Jisman P Hutajulu beberapa waktu lalu di Jakarta.
“Selama empat tahun ini kita bisa mencapai rata-rata 3% lebih perkembangannya, kalau dulu 1% aja sudah syukur. Yang perlu diperhatikan saat ini adalah masih adanya dua wilayah Indonesia yang capaian rasio elektrifikasinya masih dibawah rata-rata nasional yakni, Provinsi Nusa Tenggara Timur (74%) dan Papua (94%),”ujar Jisman.
Pemerintah akan terus memacu peningkatakan rasio elektrifikasi kedua wilayah yang masih tertinggal dari wilayah-wilayah Indonesia lainnya yang rata-rata sudah mencapai 99%.
Untuk mencapai target rasio elektrifikasi di akhir tahun 2019, masih terdapat sekitar 1.103.859 rumah tangga yang belum menikmati listrik dan harus dilistriki. Dari sekitar 1,1 juta rumah tangga tersebut, berdasarkan Basis Data Terpadu Badan Pusat Statistik (BPS) dan hasil verifikasi PT PLN (Persero), 710.008 rumah tangga diantaranya merupakan masyarakat tidak mampu, dimana jaringan listrik sudah ada di depan rumah mereka, namun tidak dapat membayar sambungan pasang baru karrena ketidakmampuan ekonomi.
Untuk melistriki 710.008 rumah tangga tidak mampu tersebut, Kementerian ESDM mencanangkan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) 450 VA untuk masyarakat tidak mampu dari program sinergi BUMN, CSR PT PLN (Persero), APBD yang dianggarkan Pemerintah Daerah, program one man one hope PT PLN (Persero) dan program KESDM Peduli.
Program BPBL mulai memperlihatkan hasil dimana masyarakat tidak mampu tersebut kini telah mendapatkan sambungan listrik dan rasio elektrifikasi nasional perlahan-lahan meningkat dan diperkirakan rasio elektrifikasi sampai akhir tahun 2019 di sekitar 99%.
