Jakarta, MinergyNews– PT PLN (Persero) menargetkan 454 megawatt (mw) pembangkit energi baru terbarukan akan beroperasi secara komersial (Commercial Operation Date/COD) tahun depan.
Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Kepala Divisi Energi Baru Terbarukan PLN, Tohari Hadiat kepada wartawan di Jakarta.
Tohari menjelaskan, kebanyakan pembangkit tersebut merupakan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).
“2018 kan pembangkitnya akan nambah 5.956 MW, EBT-nya 454 MW PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air), PLTMh (Pembangkit Listrik Mikro Hidro), PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas). Yang paling banyak aja air dan panas bumi,” ujarnya.
Dirinya mengungkapkan, target pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) tahun depan ini sesuai dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2017-2026. Dalam RUPTL itu menyebutkan akan dibangun PLTP berkapasitas 165 MW, PLTA 18 MW, PLTMH 112 MW, PLT Surya 12 MW, dan PLT Sampah 78 MW.
Namun, tambahnya, di sisi lain dalam membangun pembangkit berbasis EBT pasti memiliki kendala. Kendala terbesar dan sering terjadi adalah masalah pendanaan. Para pengusaha listrik EBT kesulitan meminjam dana di bank. Perbankan pun mematok bunga yang cukup besar.
“Kendala pasti ada tapi kami harap bisa diselesaikan. Kendalanya kan pinjam duit. Kalau pinjam duit kan punya syarat-syarat. Masing-masing orang bisa beda-beda. Apakah dari indikator keuangannya atau perusahananya kredibel atau tidak,” tuturnya.
Sementara itu, lanjutnya, telah ada lembaga yang dapat membantu setiap kendala yang dihadapi pengembang yakni Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). KPPIP sebagai unit koordinasi dalam pengambilan keputusan untuk mendorong penyelesaian masalah yang muncul akibat kurang efektifnya koordinasi beragam pemangku kepentingan tersebut.
Sebagai infomasi, PLN mencatat, kapasita pembangkit EBT yang sudah beroperasi hingga September 2017 sebanyak 6.470,5 MW. Sebanyak 2.855 MW sudah masuk tahap konstruksi dan 886 MW masuk tahap jual beli listrik (Purchase Power Agreement/PPA).
