Jakarta, MinergyNews– Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkomitmen melakukan penyederhanaan perizinan migas untuk meningkatkan iklim investasi. Mulai tahun 2017, perizinan di Ditjen Migas disederhanakan dari 42 izin menjadi 6 izin.
Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja di Jakarta.
“Dua tahun lalu (ada) 104 perizinan, diubah menjadi 42 dan akhir tahun ini, Pak Menteri ESDM akan berkenan menandatangani izin baru di migas hanya akan 6 saja,” ujarnya
Wiratmaja menjelaskan, izin baru yang nantinya diatur dalam Peraturan Menteri ESDM tentang Penataan Perizinan Migas tersebut terdiri dari 2 izin di hulu dan 4 izin di hilir migas serta akan menggunakan sistem online.
“Perizinan ini tidak dapat disederhanakan lagi karena sudah sesuai dengan UU,” tuturnya.
Oleh karena itu, Wiratmaja mengharapkan penyederhanaan perizinan ini akan mempercepat pengurusan izin di Ditjen Migas serta mendorong instusi-institusi lain yang memberikan izin terkait migas, juga dapat menyederhanakan perizinannya.
Rancangan Peraturan Menteri ESDM tentang Penataan Perizinan Migas saat ini dalam tahap finalisasi. Sementara itu, terdapat 5 Permen ESDM yang digabung dan diganti yaitu:
- Permen ESDM Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Perizinan ke BKPM.
- Permen ESDM Nomor 007 Tahun 2005 tentang Perizinan Usaha Hilir.
- Permen ESDM Nomor 1 tahun 2016 tentang Izin Investasi 3 jam.
- Permen ESDM Nomor 27 tahun 2006 tentang Pemanfaatan Data Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi.
- Permen ESDM Nomor 28 tahun 2006 tentang Pedoman Survei Umum Hulu Migas.
