Jakarta, MinergyNews– SKK Migas didukung 20 asosiasi yang bergerak di sektor hulu migas akan menyusun katalog barang dan jasa hulu migas. Katalog tersebut diharapkan akan semakin meningkatkan aspek transparansi, waktu proses pengadaan, ketersediaan barang/jasa, kemampuan penyedia barang/jasa yang dibutuhkan hulu migas serta informasi harga persatuan yang dapat diakses secara terbuka oleh seluruh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).
Dukungan dari para asosiasi disampaikan pada kegiatan rapat koordinasi antara SKK Migas dengan asosiasi di lingkungan industri hulu migas yang dilaksanakan secara virtual, akhir pekan lalu. Keduapuluh asosiasi tersebut adalah AFABI, APCI, API, APITINDO, APMI, APROKIP, APROPIPE, APPAI, APPCI, APWI, GAPENRI, GAPIGA, GUSPENMIGAS, HAKINDO, IISIA, INPEMIGAS, INSA, IPERINDO, PEPSINDO dan PROA. Asosiasi-asosiasi tersebut merepresentasikan usaha di sektor penunjang hulu migas dengan porsi pengadaan yang besar dan kontribusi TKDN yang tinggi.
Katalog yang akan disusun, menyediakan data kemampuan perusahaan penyedian barang/jasa di dalam negeri sampai biaya per satuan unit yang akan digunakan sebagai acuan Pengadaan barang dan jasa KKKS. “Kami mengembangkan kegiatan yang sudah dilakukan sejak tahun 2018 ini secara masif. Tujuannya agar kami mendapatan Informasi ketersediaan barang yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri untuk digunakan oleh KKKS,” kata Kepala Divisi Pengelolaan Rantai Suplai dan Analisis Biaya SKK Migas, Erwin Suryadi di Jakarta Minggu (25/7).
Pada tahun 2018, SKK Migas telah menandatangani Nota Kesepahaman antara SKK Migas dan Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA), sebagai salah satu bentuk implementasi dalam menjembatani kegiatan operasi dan pemenuhan TKDN. Dengan adanya MOU IISIA ini, industri hulu migas bisa mendapatkan acuan dasar harga pipa dan sekaligus memberikan informasi ketersediaan pipa yang sudah diproduksi dalam negeri untuk digunakan oleh KKKS.
Selain itu SKK Migas juga telah membangun kolaborasi dengan asosiasi Indonesia National Shipowner Association (INSA) dan Asosiasi Pemboran Minyak Indonesia (APMI) untuk membuat E-katalog sektor jasa transportasi operasi laut dan rig pemboran. Dengan adanya E-Katalog di kedua sektor tersebut, manfaatnya sungguh positif. Tentu saja efisiensi dapat terus ditingkatkan, ketepatan waktu yang semakin membaik,di lain pihak keterlibatan perusahaan nasional terus meningkat. Seperti di sektor jasa operasi laut saat ini sudah 99% kapal disediakan oleh perusahaan dengan bendera Indonesia.
Katalog untuk seluruh pengadaan barang/jasa sektor hulu migas, tambah Erwin, akan mendukung keberhasilan penerapan TKDN kegiatan hulu migas. Pada rencana dan strategi peningkatan produksi hulu migas dalam Indonesia Oil & Gas 4.0, TKDN telah ditetapkan menjadi salah satu target & pilar utama.“Itulah mengapa catalog dan updatingnya menjadi penting, karena TKDN telah menjadi salah satu KPI Utama SKK Migas. Setelah capaian target produksi dan efisiensi cost recovery, target berikutnya adalah upaya untuk terus meningkatkan TKDN,” katanya. Sebagai catatan, realisasi TKDN pada semester 1 tahun 2021 adalah sebesar 58%.
Dengan proses yang ada saat ini, maka dibutuhkan pemetaan potensi kemampuan perusahaan penyedia barang dan jasa di lingkup hulu migas. Langkah ini akan menjaga kemampuan hulu migas dalam mengimplementasikan target TKDN saat ini dan dimasa yang akan datang ketika target TKDN dinaikkan. Tersedianya katalog akan memudahkan bagi SKK Migas dan KKKS untuk mencapai target TKDN.
SKK Migas menargetkan, pembuatan dan updating katalog barang/jasa hulu migas dapat diselesaikan pada September 2021, agar juga dapat digunakan sebagai referensi bagi fungsi operasi dan perencanaan data mengevaluasi WP&B 2022. Untuk itu SKK Migas juga menugaskan key account representative yang akan melakukan koordinasi dengan 20 asosiasi tersebut, sehingga memudahkan asosiasi untuk melakukan komunikasi ke SKK Migas.
